Denda Bagi Perusahaan Telekomunikasi Yang Terbukti Melakukan Penyadapan SBY

85
views

Ditengah maraknya isu penyadapan yang dilakukan oleh beberapa pihak di beberapa negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menindak tegas jika ada perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang terbukti membantu kegiatan penyadapan SBY maupun pejabat tinggi Indonesia lainnya oleh Pemerintah Australia.
Memang saat ini kemungkinan terlibatnya operator Indonesia dalam membantu aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia masih belum terbukti.

Aksi penyadapan ini bertentangan dengan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.

Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi adalah kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara di Pasal 47 UU ITE, hukuman maksimal atas kegiatan penyadapan adalah penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp 800 juta.

Menurut Kamu: